Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Bontang mendatangi lokasi objek lelang eksekusi untuk menyerahkan sertifikat rumah kepada pemenang lelang eksekusi. Ketua Pengadilan Agama Bontang (Nor Hasanuddin, Lc., M.A.) memberikan kehormatan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang (Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.) untuk menyerahkan surat-surat berharga kepada pemenang lelang sebagai apresiasi atas kegigihan Panitera Pengadilan Agama Bontang.

Selain menerima surat-surat kepemilikan, pemilik baru juga menyampaikan testimoni pengalaman nya menjadi peserta lelang. “Untuk masyarakat khususnya masyarakat kota bontang yang berencana membeli rumah melalui lelang khususnya melalui pengadilan agama, saya menyampaikan apresiasi kepada pengadilan agama karena rumah yang saya beli melalui lelang ini proses nya sangat mudah, cukup cepat prosesnya sampai kami bisa menerima sertifikat. Jadi untuk masyarakat kota Bontang tidak usah khawatir, tidak usah takut membeli rumah melalui lelang sangat mudah prosesnya dan tidak ada pungutan biaya lain-lain. Semua sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang, dan sesuai kepastian hukum”.

Masyarakat sering kali memiliki sentiment yang kurang baik terhadap objek yang dilelang oleh pengadilan. Hal ini bisa disebabkan ketidaktahuan masyarakat dan juga anggapan bahwa ada risiko bahwa rumah tersebut masih terlibat dalam sengketa hukum, yang bisa membuat proses kepemilikan menjadi rumit dan memakan waktu. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa proses administrasi untuk membeli rumah dari lelang pengadilan bisa lebih rumit dibandingkan dengan pembelian rumah secara konvensional.

Padahal nyatanya Pengadilan Agama Bontang akan selalu mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar tercipta kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Negara dalam hal ini KPKNL telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, lembaga peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, juga menegaskan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum. (mrwn)